Oleh: Mukhlis Zarkasdi
Ada ironi yang sulit diterima ketika manusia mampu membangun gedung-gedung tinggi, mengembangkan teknologi canggih, dan berbicara tentang kemajuan peradaban, tetapi gagal menjaga sesuatu yang paling mendasar bagi kehidupan: udara bersih. Ketika kabut asap menyelimuti ruang hidup, langit kehilangan kejernihannya, dan masyarakat dihantui kekhawatiran terhadap kesehatan, kita tidak hanya berhadapan dengan persoalan lingkungan. Kita juga sedang berhadapan dengan pertanyaan moral yang mendasar: siapa yang merusak, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang harus menanggung akibatnya?
Kabut asap yang melanda sejumlah wilayah Indonesia dan kawasan sekitarnya tidak sepatutnya dipandang semata-mata sebagai gangguan lingkungan yang akan berlalu seiring perubahan cuaca. Fenomena ini perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi hubungan manusia dengan alam. Ketika kebakaran hutan dan lahan dipicu atau diperparah oleh aktivitas manusia, persoalannya tidak berhenti pada api yang membakar vegetasi, tetapi juga menyangkut kepentingan ekonomi, tata kelola lingkungan, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat.
Di sinilah ungkapan bencana buatan, oleh ketamakan manusia menemukan relevansinya. Bukan berarti setiap bencana dapat langsung dituduhkan sebagai akibat keserakahan, tetapi kerusakan lingkungan yang terjadi karena pengabaian keselamatan publik demi keuntungan jangka pendek patut dipertanyakan. Kemajuan seperti apa yang layak dibanggakan jika manfaatnya dinikmati segelintir pihak, sementara biaya ekologisnya ditanggung masyarakat luas dan generasi mendatang?
Ketika Amanah Kekhalifahan Berubah Menjadi Dominasi
Islam memiliki landasan teologis yang kuat untuk mengkritik perilaku manusia yang memperlakukan alam sebagai objek eksploitasi tanpa batas. Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30, manusia diperkenalkan sebagai khalifah di bumi. Kekhalifahan bukanlah legitimasi untuk menguasai alam secara sewenang-wenang, melainkan amanah yang menuntut tanggung jawab dalam mengelola dan memelihara kehidupan.
Pesan ini diperkuat oleh QS. Ar-Rum [30]: 41, yang mengingatkan bahwa kerusakan di darat dan laut berkaitan dengan perbuatan tangan manusia. Ayat tersebut mengajak manusia mengevaluasi tindakannya, bukan menjadikan setiap bencana sebagai alasan untuk menghakimi korban atau menetapkannya sebagai hukuman Tuhan. Sementara itu, QS. Al-A’raf [7]: 56 melarang perbuatan merusak bumi setelah diperbaiki, dan QS. Ar-Rahman [55]: 7–9 menegaskan pentingnya menjaga mīzān, yakni keseimbangan.
Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar ekoteologi Islam, yaitu cara memahami hubungan manusia, Allah, dan alam melalui tanggung jawab spiritual serta etika ekologis. Manusia memang membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan ekonomi. Namun, pemanfaatannya harus mempertimbangkan keseimbangan ekosistem, keselamatan masyarakat, dan keberlanjutan kehidupan.
Ketika kekuasaan digunakan tanpa tanggung jawab, amanah kekhalifahan kehilangan makna etiknya dan berubah menjadi dominasi. Kerusakan lingkungan pun bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan kegagalan manusia menempatkan kepentingan ekonomi di bawah tanggung jawab moral.
Krisis Ekologis adalah Krisis Moral dan Keadilan
Kabut asap menunjukkan bahwa dampak kerusakan lingkungan dapat melampaui lokasi tempat kerusakan bermula. Pencemaran udara dapat mengganggu aktivitas masyarakat, meningkatkan risiko kesehatan, dan memengaruhi kelompok rentan. Anak-anak, orang lanjut usia, pekerja, serta keluarga dengan akses terbatas terhadap perlindungan kesehatan dapat menanggung dampak tanpa memperoleh manfaat dari aktivitas yang menyebabkan kerusakan.
Inilah persoalan keadilan ekologis: siapa yang mengambil keputusan, siapa yang memperoleh keuntungan, dan siapa yang menanggung risikonya? Pertanyaan tersebut harus dijawab melalui data yang dapat dipercaya, penyelidikan transparan, pengawasan yang efektif, dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Ketamakan juga tidak cukup dipahami sebagai sifat buruk individu. Ia dapat tercermin dalam kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya yang mengejar keuntungan tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan. Ketika biaya pemulihan diabaikan, pengawasan lemah, dan keselamatan masyarakat ditempatkan sebagai urusan sekunder, kerusakan ekologis berpotensi terus berulang.
Karena itu, krisis lingkungan menuntut lebih dari sekadar pemadaman api dan pemulihan kualitas udara. Kita perlu membangun tata kelola yang memastikan bahwa keuntungan ekonomi tidak dipisahkan dari tanggung jawab ekologis.
Menggugat Kesalehan yang Belum Menjadi Kesalehan Ekologis
Persoalan lingkungan juga menghadirkan pertanyaan bagi kehidupan keagamaan: sejauh mana kesalehan telah membentuk tanggung jawab manusia terhadap alam? Nilai amanah, akhlak, dan kepedulian sosial semestinya tidak berhenti dalam ceramah atau ibadah, tetapi tercermin dalam tindakan menjaga ruang hidup bersama dan mencegah kerusakan.
Kesalehan ritual dan tanggung jawab ekologis bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat saling menguatkan ketika keyakinan melahirkan kejujuran, pengendalian diri, kepedulian, dan keberanian menolak tindakan yang membahayakan kehidupan.
Di sinilah ekoteologi Islam perlu dihadirkan secara nyata. Masjid, madrasah, pesantren, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan Islam dapat mengembangkan pendidikan lingkungan yang menghubungkan ajaran tentang kekhalifahan, keseimbangan, dan larangan merusak bumi dengan persoalan ekologis sehari-hari.
Menanam pohon, mengelola sampah, dan menghemat sumber daya merupakan langkah positif. Namun, pendidikan ekologis tidak boleh berhenti pada kegiatan simbolis. Masyarakat juga perlu memahami penyebab kerusakan, tanggung jawab sosial, dan pentingnya mencegah praktik yang mengancam keberlanjutan lingkungan. Ekoteologi bukan sekadar memberi label religius pada kegiatan lingkungan, melainkan menjadikan nilai agama sebagai landasan untuk memperbaiki hubungan manusia dengan alam.
Mengembalikan Makna Kekhalifahan
Kritik moral tidak akan berarti tanpa perubahan nyata. Pemerintah perlu memperkuat pemantauan kebakaran hutan dan lahan, menyediakan informasi kualitas udara secara transparan, mengawasi pengelolaan lahan, serta menegakkan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab. Penanganan darurat harus berjalan bersama pemulihan ekosistem dan pencegahan kerusakan berulang.
Dunia usaha perlu menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian mendasar dari tanggung jawabnya, bukan sekadar kewajiban administratif atau pencitraan. Masyarakat juga perlu memperoleh akses terhadap informasi yang akurat, perlindungan kesehatan, dan ruang untuk berpartisipasi dalam pengawasan lingkungan.
Lembaga keagamaan dan pendidikan dapat memperkuat dakwah ekologis melalui pembelajaran yang menghubungkan nilai agama dengan tindakan nyata. Sementara itu, setiap individu dapat berkontribusi dengan tidak menormalisasi perusakan, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan mendukung upaya pemulihan lingkungan berdasarkan bukti.
Dengan demikian, mengembalikan makna kekhalifahan berarti menempatkan kekuasaan di bawah tanggung jawab, pemanfaatan alam di bawah etika, dan pembangunan di bawah pertimbangan keberlanjutan. Manusia tidak dituntut berhenti memanfaatkan alam, tetapi harus menyadari bahwa setiap pemanfaatan membawa konsekuensi yang wajib diperhitungkan.
Jangan Sampai Kita Mewariskan Udara Beracun
Kabut asap mungkin akan menipis. Langit dapat kembali cerah dan aktivitas masyarakat berangsur normal. Namun, jika sumber kerusakan tidak diatasi, bencana serupa dapat kembali terjadi. Yang perlu dipulihkan bukan hanya kualitas udara, hutan, dan tanah, melainkan juga cara manusia memahami tanggung jawabnya terhadap bumi.
Doa dan ikhtiar tidak perlu dipertentangkan. Kesadaran spiritual semestinya menguatkan usaha mencegah kerusakan, melindungi masyarakat, memulihkan lingkungan, dan memastikan pihak yang terbukti bertanggung jawab memenuhi kewajibannya.
Pada akhirnya, krisis ekologis adalah ujian terhadap makna kekhalifahan manusia. Apakah kekhalifahan dipahami sebagai hak untuk menguasai, atau sebagai amanah untuk memelihara? Apakah kemajuan hanya diukur melalui keuntungan ekonomi, atau juga melalui kemampuan menjaga kehidupan dan memastikan generasi mendatang memiliki lingkungan yang layak?
Bumi bukan warisan yang boleh dihabiskan demi ketamakan hari ini. Bumi adalah amanah kehidupan yang harus dijaga untuk generasi esok. Sebab, ketika ketamakan mengalahkan amanah, kerusakan alam menjadi lebih dari sekadar krisis lingkungan: ia menjadi cermin kegagalan manusia menjaga kehidupan yang dipercayakan kepadanya.
Baca Juga:
- Khutbah Jum’at Maulid Nabi: Meneladani Rasulullah, Jalan Keluar dari Krisis Moral
- Khutbah Jum’at Maulid sebagai Inspirasi Persatuan Umat di Tengah Perpecahan
- Tua Bukan Berarti Usang: Makna Hidup Lansia di Era Modern
- Masjid, Madrasah, dan Media: 3 Pilar Edukasi Islam yang Harus Berjalan Bersama
- Download RPP RA, MI, MTs, dan MA Kurikulum Berbasis Cinta
- Download Pemetaan CP Kurikulum Berbasis Cinta Semua Fase RA, MI, MTs, dan MA
- Pendaftaran Santri Baru 2026: Kelas Qiro’at Sab’ah untuk Pemula Rumah Tilawah Nurul Hikmah
- Download Buku Al-Qur’an Hadist Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Kemeja Koko Discount - Download Buku Akidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah (MI)
- Download Buku Fikih Madrasah Ibtidaiyah (MI)
- Download Buku Bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyah (MI)
- Download Buku SKI Madrasah Ibtidaiyah (MI)
- Download Buku Al-Qur’an Hadist Madrasah Tsanawiyah (MTS)
- Download Buku Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah (MTS)
- Download Buku Fikih Madrasah Tsanawiyah (MTS)
- Download Buku Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah (MTS)
- Download Buku SKI Madrasah Tsanawiyah (MTS)